Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Real Count" Tim Jokowi-JK Ditargetkan Selesai 17 Juli

Kompas.com - 10/07/2014, 17:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla akan terus memperbaharui data real count atau penghitungan sebenarnya pemungutan suara Pemilu Presiden 2014 setiap dua hari sekali. Hitung nyata ini ditargetkan selesai 17 Juli 2014 atau lima hari sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum.

"Tanggal 17 Juli, suara dari seluruh korlap di daerah sudah masuk ke sistem kita, sambil menunggu dari KPU yang bakal menyampaikan tanggal 22 Juli," kata anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Djarot Saiful Hidayat dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Real count yang dilakukan tim kampanye Jokowi-JK sudah memasukkan data 54 persen dari total seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia. Dari hasil real count sementara itu, pasangan Jokowi-JK unggul dengan persentase suara 53,24 persen dan Prabowo-Hatta 46,76 persen (baca: Ini Hasil "Real Count" Sementara Versi Jokowi-JK).

Djarot yang mengkoordinasikan tim saksi Jokowi-JK itu menjabarkan, data real count ini didapat dari pengumpulan salinan formulir C1 Plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, setidaknya sudah terkumpul 83 persen salinan formulir C1 plano.

Anggota tim kampanye nasional Jokowi-JK yang membidangi teknologi informasi, Enggartiasto Lukita, menuturkan, kubu Jokowi-JK siap mempertanggungjawabkan hasil real count itu karena memiliki data primer seperti salinan C1 plano.

"Ini (salinan C1 plano) akan menjadi data pembanding yang akurasinya sama dengan KPU. Tim kampanye di daerah sudah mengumpulkan itu bahwa kami sudah mendatangi semua kabupaten kota. Mana kala ada yang disengketakan, kita siap, baik foto, data primer, kami siapkan," ujar Enggar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com