KPU Minta 3,6 Juta Penyelenggara Pemilu Jaga Independensi dan Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kepada seluruh jajarannya dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga di tingkat nasional untuk menjaga netralitas, independensi dan integritasnya menyelenggarakan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu agar aspirasi masyarakat melalui pilihannya dapat tersalurkan.

"Saya juga minta pada seluruh jajaran, petugas pelaksana pemilu yang melibatkan 3.631.771 personel penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, bekerja secara profesional, menjaga netralitas, independensi dan integritas, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada pidato jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Dia menjabarkan, 3,6 juta penyelenggara pemilu itu tersebar di 478.685 kelompok penyelenggara pemunguatn suara (KPPS), 81.142 panitia pemngutan suara (PPS), 6.980 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, 497 KPU kabupaten/kota dan 33 KPU provinsi.

Selain itu, dia juga meminta KPPS memprioritaskan pemilih penyandang disabilitas. "Kita layani agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri," kata Husni.

Rabu, 9 Juli 2014, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Peserta Pilpres 2014 kali ini adalah, pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.