Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Survei Cenderung Bermain di Dua Kaki

Kompas.com - 07/07/2014, 20:48 WIB
Fidel Ali Permana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Eksekutif Indonesia Network Elections Survey (INES), Irwan Suhanto, menilai sebagian lembaga survei saat ini cenderung bermain di dua kaki. Lembaga survei cenderung mengeluarkan hasil survei yang berbeda kepada partai politik dan masyarakat.

"Ada survei yang dibuat untuk intern, ada juga yang untuk propaganda," kata Irwan di Jakarta, Senin (7/7/2014).

Irwan mengatakan, partai politik memerlukan sebuah lembaga survei untuk melakukan penelitian. Hal itu dibutuhkan sebagai bahan evaluasi ke dalam dan publikasi propaganda ke masyarakat. Menurut Irwan, sulit menemukan lembaga survei yang kredibel. Ia menilai ada beberapa lembaga survei yang diyakininya kredibel dan independen, tetapi banyak lembaga survei yang bermain di dua kaki.

"Saya tidak ingin masuk ke persoalan metodologi. Dalam demokrasi yang liberal seperti sekarang, survei yang bermuatan propaganda itu keniscayaan, tapi jangan keterlaluan lah. Saya tidak katakan semua lembaga survei, masalahnya hasil survei itu sangat beri pengaruh ke mindset masyarakat," kata Irwan.

Irwan yang berhenti sebagai Direktur Eksekutif INES sejak 20 Juni 2014 itu mengatakan, sebuah survei elektabilitas capres biasanya baru dapat dipublikasikan setelah tiga bulan melakukan penelitian. Oleh karena itu, ia tidak yakin atas hasil survei yang dilakukan kurang dari waktu tersebut.

"Kalau survei normal dengan standar ketat, bisa menghabiskan Rp 1 miliar. Itu untuk biaya sewa hotel, akomodasi, media, dan lain-lain. Kalau hanya hitungan hari, maka perlu dipertanyakan surveinya," ujar Irwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com