Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Elektabilitas Jokowi-JK 47,8 Persen, Prabowo-Hatta 44,2 Persen

Kompas.com - 07/07/2014, 14:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada awal Juli 2014 menunjukkan bahwa pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Berdasarkan hasil survei, responden yang memilih Jokowi-JK sebesar 47,80 persen, sedangkan mereka yang memilih Prabowo-Hatta sebesar 44,20 persen. Responden yang memilih tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 8 persen.

Peneliti LSI, Fitri Hari, menjelaskan, kenaikan elektabilitas Jokowi-JK cukup pesat dibandingkan survei pada akhir Juni lalu. Saat itu, pasangan nomor urut 2 mendapat suara dari 43,5 persen responden. Sementara Prabowo-Hatta hanya naik tipis karena saat itu mendapatkan 43 persen responden.

Menurut Fitri, kenaikan elektabilitas Jokowi-JK disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terjadi penguatan di segmen pemilih menengah ke bawah karena sosialisasi secara door to door.

"Ada juga sosialisasi program Jokowi-JK yang dianggap merakyat seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fitri, Jokowi-JK juga berhasil menggaet pemilih menengah ke atas dengan dukungan dari kalangan artis dan selebriti di media sosial.

"Selain itu, semakin bergeraknya mesin timkamnas juga berpengaruh karena adanya bayangan kekalahan," tambahnya.

Namun, menurut Fitri, Jokowi-JK masih bisa mengalami kekalahan karena pemilih yang mengambang masih cukup besar, yakni 8 persen. Dia menilai, responden yang belum menentukan pilihan bisa beralih ke Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta selama masa tenang.

Pengumpulan data survei ini dilakukan pada 2-5 Juli 2014. Jumlah responden 2.400 orang dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei lebih kurang 2 persen. Adapun survei dibiayai sendiri oleh LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com