Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Kadernya "Dingin" Tanggapi Pemberitaan "TV One"

Kompas.com - 03/07/2014, 08:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengecam pemberitaan yang disiarkan TV One. Meski begitu, ia meminta semua kader PDI-P untuk tetap tenang dan memercayakan penyelesaiannya sesuai hukum yang berlaku.

Hasto mengungkapkan, TV One telah menyebarkan fitnah dengan memuat berita bahwa PDI-P mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, pemberitaan itu tak hanya mencederai etika jurnalisme Indonesia, tetapi juga akan berdampak buruk pada situasi kondusif saat ini, menjelang Pemilu Presiden 2014.

"Tuduhan itu menyakitkan tapi kita harus tetap bersikap dingin. Semua kader militan PDI-P harus tetap menjaga nama baik partai," kata Hasto, Kamis (3/7/2014) pagi. Namun, Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu 2014 itu melanjutkan, sangat mungkin ada sebuah maksud di balik penyiaran berita yang menyudutkan PDI-P itu.

Hasto khawatir, berita fitnah tersebut sengaja disiarkan untuk memberikan keuntungan politik pada pihak tertentu. "Demi ambisinya, TV One telah melakukan hal yang paling sensitif dengan memberitakan Jokowi komunis," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P marah atas pemberitaan TV One yang menyebutkan bahwa PDI-P mengusung kader PKI. Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo menyebut pemberitaan ini sebagai fitnah yang kejam dan tak dapat ditoleransi. 

Tjahjo meminta TV One bertanggung jawab atas pemberitaan yang telah ditayangkan. Ia menyatakan tak segan mengambil sikap tegas karena berita fitnah itu dia anggap melecehkan keluarga besar PDI-P dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com