Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Komnas HAM Bedah Perspektif HAM Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK

Kompas.com - 02/07/2014, 18:24 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengundang dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Kamis (3/7/2014) besok. Komnas HAM akan membedah visi misi dua pasangan ini mengenai perspektif HAM.

"Kita tracking visi misi mereka terhadap perspektif HAM di masa yang akan datang. Baik menggunakan kontitusi, undang-undang tentang HAM, maupun UU no 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, maupun UU tentang penghapusan diskriminasi ras," ujar Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM, Manager Nasution, dalam jumpa pers di Ruang Asmara Nababan, Kantor Komnas Ham, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Manager mengatakan, Komnas HAM akan menanyakan tentang tujuh agenda yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna sebelumnya. Ketujuh agenda tersebut di antaranya, pelanggaran HAM masa lalu; konflik agraria di berbagai daerah; konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas; masalah hukuman mati; percepatan reformasi di tiga sektor, yakni lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah; dan yang terakhir jaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

"Akan kami tanya ke semua pasangan calon terhadap pengetahuan mereka, persepsi mereka, dan komitmen mereka terhadap tujuh agenda itu," ujar Manager.

Sementara itu, format yang akan digunakan dalam pertemuan tersebut berupa tanya jawab. Nantinya, lanjut Manager, akan ada komisioner dan para ahli yang diundang untuk melakukan diskusi dan memberikan pertanyaan kepada para kandidat.

Manager menambahkan, jika pasangan capres-cawapres tersebut tidak memenuhi undangan tersebut, Komnas HAM sudah menyiapkan sikap resmi lembaga terhadap kedua pasangan capres-cawapres.

"Kalau mereka tidak datang, maka Komnas HAM sudah siapkan sikap kelembagaan. Kami sudah mengundang mereka sejak awal Juni lalu," kata Manager.

Pertemuan tersebut rencananya akan digelar pada Kamis (3/7/2014) mulai pukul 14.00 WIB. Lokasi pertemuan akan dilangsungkan di Gedung Komnas HAM.

Informasi yang diterima Kompas.com dari Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, pasangan nomor urut dua, yakni Jokowi-JK kemungkinan tidak dapat hadir karena berhalangan dan memiliki jadwal agenda di luar kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Nasional
Menkominfo dan Kepala BSSN 'Menghilang' usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Menkominfo dan Kepala BSSN "Menghilang" usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Nasional
Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada 'Backup' Data

Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

Nasional
Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Nasional
Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

Nasional
Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Nasional
Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Nasional
Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Nasional
Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Nasional
Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com