Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Mangkir, Redaktur "Obor Rakyat" Kembali Dipanggil Polri

Kompas.com - 26/06/2014, 21:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, Polri akan kembali memanggil Redaktur Obor Rakyat Darmawan Sepriyossa, Jumat (27/6/2014), atas kasus dugaan menebar kebencian terhadap calon presiden Joko Widodo melalui tabloid yang dikelolanya. Panggilan ini merupakan panggilan ketiga setelah Darmawan dua kali mangkir. Ia akan diperiksa Badan Reserse dan Kriminal Polri sebagai saksi. 

"Sudah ada koordinasi DS (Darmawan) dengan penyidik. Penyidik akan segera menyesuaikan jadwal, mendengarkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi terlapor untuk mencukupi bukti yang kami butuhkan dalam rangka melengkapi hasil penyelidikan," ujar Ronny, di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Ia menolak berasumsi jika Darmawan kembali absen pada panggilan ketiga. Ia berharap Darmawan memenuhi panggilan besok sehingga ketidakhadirannya tidak memunculkan polemik. Jika Darmawan kembali mangkir, kata Ronny, keterangan para saksi ahli dapat menentukan apakah akan Darmawan dapat ditetapkan tersangka atau tidak. Hal tersebut pun berlaku untuk Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono yang sudah menjalani pemeriksaan.

"Jadi tolong kami dibantu untuk segera merumuskan. Ada surat perintah membawa yang bisa kami buat ketika seseorang dipanggil tiga kali tidak hadir tanpa alasan jelas," kata Ronny.

Sebelumnya, Darmawan telah mengakui bahwa dia terlibat dalam pembuatan tabloid Obor Rakyat. Ia mengatakan diajak oleh Setyardi selaku pemimpin redaksi untuk memproduksi konten dalam tabloid. Belakangan, tabloid itu dipermasalahkan karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap Jokowi.

Tim advokasi capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla telah melaporkan keduanya ke Bareskrim, Senin (16/6/2014). Saat ini, Darmawan tercatat sebagai redaktur pelaksana sebuah portal berita online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com