Mantan Sekjen Kemenlu Dituntut 3 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Sudjadnan Parnohadiningrat dituntut 3 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan 12 pertemuan dan sidang internasional di Departemen Luar Negeri (sekarang Kemenlu) tahun 2004-2005. Sudjadnan juga dikenakan hukuman denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara.

"Menuntut supaya majelis hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudjadnan Parnohadiningrat pidana 3 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar jaksa Sri Kuncoro Hadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Jaksa menilai, Sudjadnan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang merugikan negara sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Selain itu, Sudjadnan juga diminta membayar uang pengganti Rp 330 juta. Jika tidak dibayar setelah satu bulan kasusnya berkekuatan hukum tetap, maka asetnya akan disita. Jika aset tidak mencukupi, dapat diganti hukuman 3 bulan penjara.

Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Sudjadnan dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah yang giat memberantas korupsi. Adapun pertimbangan yang meringankan tuntutan, yaitu Sudjadnan menyesali perbuatannya dan sopan selama persidangan.

Selain itu, jaksa juga menilai Sudjadnan telah berjasa meningkatkan citra Indonesia yang sempat terpuruk di antaranya karena bom Bali, bom JW Marriot. Sudjadnan mampu mendatangkan bantuan dari negara lain saat keadaan terpuruk itu.

Jaksa menyatakan, Sudjadnan terbukti melakukan korupsi bersama-sama Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka dan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen I Gusti Putu Adnyana terkait penyelenggaraan konferensi dan sidang internasional.

Jaksa menjelaskan, terdapat selisih sekitar Rp 12,7 miliar antara biaya penyelenggaraan 12 kegiatan yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban dan biaya riil yang dikeluarkan Deplu untuk melaksanakan 12 kegiatan internasional tersebut. Sebagian dari selisih anggaran itu dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak oleh Putu.

"Terdakwa telah memerintahkan Warsita Eka dan Putu untuk membuat pertanggungjawaban dana yang melebihi jumlah pengeluaran yang sebenarnya atas 12 kegiatan pertemuan dan sidang internasional pada Departemen Luar Negeri," terang Jaksa.

Uang tersebut kemudian diperuntukkan sebagai "uang lelah" yang dibagikan oleh Putu kepada Warsita Eka Rp 165 juta dan Putu sendiri sebesar Rp 165 juta, Kepala Bagian Pengendali Anggaran Suwartini Wirta Rp 165 juta, Sekretariat Rp 110 juta, dirjen yang membidangi kegiatan Rp 50 juta, direktur yang membidangi kegiatan, yakni Hasan Kleib Rp 100 juta, Djauhari Oratmangun Rp 100 juta, dan Iwan Wiranata Admaja Rp 75 juta.

Selain itu, untuk kegiatan gala dinner atau makan malam kebudayaan dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN ke-37 serta sidang-sidang pendukungnya sekitar Rp 1,45 miliar, membayarkan pajak PT Pactoconvex Niagatama sebesar Rp 500 juta pada tahun 2004, dan Rp 500 juta untuk tahun 2005, membayar jasa konsultan fiktif kepada PT Pactoconvex Niagatama Rp 450 juta dan PT Royalindo sebesar Rp 150 juta.

Kemudian, Sudjadnan menerima Rp 330 juta dan Menlu saat itu, Hassan Wirajuda, menerima Rp 440 juta. Namun, uang itu atas perintah Sudjadnan disimpan oleh Putu.

Jaksa KPK menganggap uang selisih yang digunakan Sudjadnan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebagai total kerugian negara setelah dikurangi uang yang telah dikembalikan.

Menurut hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Departemen Luar Negeri sekitar 2007, uang kerugian negara yang telah dikembalikan jumlahnya sekitar Rp 1,653 miliar sehingga total kerugian menjadi Rp 11,091 miliar.