Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dukung Kemerdekaan Palestina, Din Syamsuddin Ucapkan Terima Kasih

Kompas.com - 24/06/2014, 16:40 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Din Syamsuddin selaku Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) berterima kasih kepada calon presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mendukung kemerdekaan Palestina. Din juga mengapresiasi gagasan untuk mendirikan Kedutaan Besar Indonesia di Palestina.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada capres Jokowi, yang dalam debat presiden menyampaikan sikap dan pandangan untuk memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina," kata Din di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Din mengaku tak menyaksikan langsung pernyataan Jokowi dalam debat capres ketiga tersebut. Ketua Umum MUI itu hanya membaca dari running text di salah satu stasiun televisi.

Din mengatakan, solidaritas bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina sudah menjadi amanat konstitusi bahwa Indonesia harus terlibat dalam perwujudan perdamaian. Sikap itu pun telah dilakukan sejak Presiden Indonesia pertama Soekarno.

"Sebenarnya, siapa pun yang terpilih nanti, PPIP berharap untuk menegaskan sikap Indonesia terhadap kemedekaan Palestina," katanya.

Din menambahkan, meski mengapresiasi, bukan berarti dirinya memberikan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 9 Juli mendatang. Din menegaskan, PP Muhammdiyah maupun MUI bersikap netral dalam Pilpres 2014.

Sebelumnya, dalam acara debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyatakan bahwa ia dan pasangannya, Jusuf Kalla, berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung negara itu menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. (baca: Jokowi: Kami Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com