"Kenapa Wiranto Tidak Tetapkan Keadaan Darurat Saat Rusuh Mei 1998?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayjen TNI (Purn) Haryadi Darmawan bercerita saat ia meminta mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengeluarkan pernyataan Indonesia dalam keadaan darurat yang tidak ditanggapi oleh Wiranto. Imbasnya, banyak yang bertindak sendiri-sendiri untuk mempertahankan keamanan.

Akibatnya, menyalahkan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto bukan tindakan kesatria.

"Saya bersama tiga orang menghadap Pangab, 'Pak Wiranto, ini keadaan sudah tidak dapat dikendalikan lagi'. Saat itu kami meminta supaya dinyatakan keadaan darurat," tutur Haryadi di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2014).

Haryadi yang ketika itu menjabat Staf Khusus Kemenhan menyebutkan, di angkatan itu sendiri sudah ada fraksi-fraksi yang pro dan kontra. Atas dasar itulah ia meminta pernyataan keadaan darurat atau setidaknya siaga satu. Menurut Haryadi, dengan kondisi darurat, pimpinan keamanan dapat ditangani oleh satu tangan.

Sebenarnya Presiden saat itu, yakni Soeharto, sudah mengeluarkan keputusan kepada Wiranto, sebagai Pangab, untuk segera mengambil tindakan.

"Ternyata pada waktu saya dengan tiga orang menghadap beliau, Wiranto menjawab, 'Wah tidak bisa, itu inkonstitusional'. Betapa terkejutnya saya," papar Haryadi yang pernah menjabat sebagai KSAD ini.

Haryadi kaget, dalam keadaan situasi kacau-balau seperti itu, Pangab dengan memegang komando panglima tertinggi mengatakan bahwa keputusan darurat adalah inkonstitusional. Maka, saat itu, Haryadi dan ketiga temannya keluar dari ruangan Wiranto dengan keadaan marah.

Haryadi kemudian bertanya-tanya siapa sebenarnya pemegang kewenangan kekuasaan. Setelah itu, demonstrasi pun bertambah parah. Penjarahan dan pemerkosaan di mana-mana dan memakan banyak korban.

Haryadi mengatakan, tidak ada yang bertanggung jawab pada saat itu. Akhirnya, muncul tindakan-tindakan tanpa perintah dari siapa pun. Menurut Haryadi, hal ini bisa dimengerti karena saat itu keadaan tidak menentu.

"Setiap orang itu bertindak sendiri-sendiri. Dalam keadaan chaos ini, penguasa yang mempunyai kewajiban mempertahankan keamanan telah mengabaikan dan membiarkan keadaan ini," sambung Haryadi.

Imbas dari kekacauan tersebut adalah pihak-pihak yang mempermasalahkan hanya pada satu atau dua orang.

"Kemudian DKP hanya menyalahi Prabowo, itu bukan tindakan yang kesatria," sebut Haryadi yang juga mantan Ketua ILUNI UI ini.