Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan Menlu soal Laut Tiongkok Selatan Versi Prabowo dan Jokowi

Kompas.com - 23/06/2014, 18:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengamini pernyataan calon presiden Joko Widodo terkait persoalan Laut Tiongkok Selatan bahwa Indonesia bukanlah pihak yang bertikai. Namun, Marty menegaskan bahwa Indonesia ikut terlibat untuk membantu menciptakan kondisi perdamaian di kawasan.

"Saya kira posisi Indonesia selama ini, yang bukan negara yang bertikai di Laut Tiongkok Selatan, namun senantiasa menampilkan upaya-upaya untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah itu," ujar Marty di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Marty menyatakan bahwa Indonesia turut berkontribusi dengan melakukan upaya diplomasi yang terus dilanjutkan untuk meredam suasana. Sejauh ini, kata Marty, peran Pemerintah Indonesia diterima oleh semua negara.

"Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebenarnya itu upaya kita memang dilakukan dengan asumsi kita bisa berkontribusi," ujarnya.

Terkait dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ada wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan yang dicaplok oleh negara lain, Marty mengakui bahwa ada persoalan batas laut Indonesia dengan negara tetangga yang belum tuntas.

Salah satu yang dicontohkan Marty adalah konflik perbatasan Indonesia dengan Filipina yang sudah terjadi selama 20 tahun. Namun, dia menegaskan bahwa hingga saat ini, Indonesia tak memiliki konflik dengan Tiongkok.

"Dengan Tiongkok tidak ada sengketa. Ini disampaikan oleh Tiongkok sendiri, dan apa yang disampaikan oleh Prabowo betul ada indikasi wilayah-wilayah laut yang belum tuntas," katanya.

Di dalam debat calon presiden pada Minggu (22/6/2014) malam, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut Tiongkok Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasioal tanpa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo. Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.

"Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" papar Jokowi.

Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu.

"Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com