Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kami Banyak Utang, Sengsara Kami, Pak JK"

Kompas.com - 21/06/2014, 11:10 WIB
Febrian

Penulis


CIMAHI, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla menghadiri deklarasi dukungan dari pengusaha dan buruh di Cipahit, Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2014). Ketika tiba sekitar pukul 10.15 WIB di Lapangan Sepak Bola Poral, Jalan Kerkop, Cipahit, Cimahi, JK yang didampingi pengusaha Sofjan Wanandi disambut ratusan buruh yang sudah menunggu dengan antusias.

JK langsung menaiki panggung yang telah disediakan panitia dan menyapa semua buruh dan warga. Banyak warga dan buruh yang berebut untuk bersalaman dengan pria yang pernah menjabat sebagai wakil presiden periode 2004-2009 ini. Beberapa saat di atas pentas, JK beserta rombongan dikalungkan selendang merah oleh warga. 

Setelah menyampaikan pidato politiknya, JK pun memberi kesempatan kepada beberapa buruh yang hadir untuk berbicara. JK meminta para buruh untuk menyampaikan keluhan untuk menjadi masukan bila dia dan Joko Widodo terpilih pada pilpres nanti.

"Silakan kalau ada yang mau ngomong, biar kita degarkan," ucap JK.

Ada lima buruh perindustrian di Cimahi yang berkesempatan berbicara di atas panggung menyampaikan keluhan kepada JK. Salah satunya Anita yang mengeluhkan hampir semua buruh dililit utang karena besarnya pengeluaran daripada pemasukan mereka.

"Kami banyak utang Pak. Kredit motor kadang setor kadang enggak Pak, sengsara kami Pak," ucap Anita.

Ada juga ibu-ibu yang berteriak dari bawah pentas.

"Biaya kami lima juta Pak (per bulan), gaji kami cuma dua juta. Jadi, harus ngutang Pak," teriaknya.

Ada juga yang mengeluhkan sistem outsourcing perusahaan, bunga kredit bank yang besar, serta birokrasi perusahaan yang berbelit.

JK pun menjawab keluhan-keluhan ini satu per satu. JK menjanjikan upah buruh yang layak bila terpilih bersama Jokowi. Dia juga akan mengurangi siatem outsourcing dan menekan suku bunga bank yang memberatkan warga.

"Kita akan upayakan nasib buruh yang lebih baik karena buruh adalah penopang perekonomian," ucap JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com