Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Tak Tajam, Prabowo dan Jokowi Cuma "Jualan" Jargon dan Pengalaman

Kompas.com - 16/06/2014, 07:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai, debat calon presiden Prabowo Subianto vs Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung Minggu (15/6/2014) malam, tak tajam membahas substansi persoalan. Arie mengatakan, waktu lebih banyak dihabiskan Prabowo untuk menjual jargon politiknya dan Jokowi menjual pengalamannya.

"Enggak cukup cuma jargon dan pengalaman, tapi bagaimana merangkai dan menjalankan semua itu," kata Arie, saat dihubungi Minggu malam.

Arie menjelaskan, salah satu jargon politik yang disampaikan Prabowo adalah mengenai program Rp 1 miliar untuk satu desa. Program tersebut dianggap menjadi jargon Prabowo karena sering disampaikan ke publik dalam kampanye atau melalui media.

Sementara Jokowi, kata Arie, lebih banyak menyampaikan pengalamannya saat menjadi kepala daerah. Jokowi juga berulang kali "jualan" Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang diklaimnya sebagai bukti kesuksesan di DKI Jakarta.

Menurut Arie, kedua capres tak memanfaatkan terbatasnya waktu untuk menjawab tuntas semua pertanyaan. Selain itu, keduanya juga dianggapnya tak terlalu menguasai isu ekonomi sesuai dengan topik debat "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".

"Keduanya enggak punya pengalaman soal teknokrasi ekonomi. Jokowi hanya menyajikan data, dan Prabowo mengeksplorasi jargon-jargon itu," kata Arie.

Setelah debat kedua ini, masih tersisa tiga debat, yang akan kembali mempertemukan Jokowi dan Prabowo, Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa, serta debat terakhir antarpasangan. Debat ketiga akan digelar pada 22 Juni 2014 dengan topik "Politik Internal dan Ketahanan Nasional". Berikutnya, debat cawapres pada 29 Juni 2014 dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek"; dan debat terakhir antarpasangan pada 5 Juli 2014 dengan topik "Pangan, Energi, dan Lingkungan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com