Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred Obor Rakyat : Prabowo Belum ada Bahan Untuk di Komentari

Kompas.com - 14/06/2014, 14:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono membantah dirinya adalah pendukung calon presiden Prabowo Subianto meski menerbitkan tabloid yang hanya mengritik Jokowi. Kendati demikian, kepada wartawan, Setyardi tak mau berkomentar apa pun soal Prabowo.

"Saya no comment. Saya belum punya bahan untuk dikomentari," ujar Setyardi kepada wartawan usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Setyardi menjawab pertanyaan wartawan soal penilaiannya akan sosok Prabowo. Sebelumnya, dia menjabarkan bahwa sosok Jokowi di matanya adalah sebagai sosok yang tidak amanah karena telah mengingkari janjinya sendiri untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Setyardi juga menyebut Jokowi sebagai "capres boneka". Istilah itu pun menjadi judul utama halaman muka di tabloid Obor Rakyat jilid perdana.

"Ini hasil kontemplasi saya sebagai jurnalis. Saya anggap bahwa pak Jokowi capres boneka. Bu Mega sendiri yang mengatakan bahwa pak Jokowi petugas partai," ucap Setyardi.

Setyardi lalu menjelaskan alasannya hanya mengangkat kritik terhadap Jokowi seorang di dalam tabloidnya. Menurut dia, saat penyusunan hingga penerbitan tabloid Obor Rakyat jilid I dan II, baru Jokowi yang dideklarasikan secara resmi sebagai calon presiden.

"Ini terbit awal Mei, Prabowo belum (deklarasi). Nah sekarang kan sudah (deklarasi), nanti saya juga akan mengritik Prabowo," imbuh Setyardi yang mengaku belum mengetahui kapan tabloid Obor Rakyat akan kembali terbit itu.

"Mudah-mudahan (terbit lagi) karena ini tergantung kemampuan. Ini semua kan investasi. Kemampuan finansial," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi.  Kasus ini sudah dilaporkan tim Jokowi-JK ke Badan Pengawas Pemilu. Badan Intelijen Negara (BIN) juga turun mengusut beredarkan tabloid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com