Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPT Pilpres Nasional Bertambah, Di Sumbar dan Gorontalo Justru Berkurang

Kompas.com - 13/06/2014, 20:58 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada dua provinsi yang mengalami penurunan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dibandingkan DPT Pemilu Legislatif (Pileg) April. Provinsi itu adalah Sumatera Barat (Sumbar) dan Gorontalo.

"Memang ada dua provinsi yang DPT-nya justru menurun dibandingkan pileg, Sumbar dan Gorontalo," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno penetapan DPT Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014).

Ia mengatakan, di Sumbar, pada pileg lalu tercatat jumlah pemilih dalam DPT mencapai 3.622.465 orang. Namun pada Pilpres, hasil rapat pleno pemilih dalam DPT di Sumbar berkurang menjadi sebanyak 3.611.551 orang pemilih. Artinya terjadi penurunan hingga 10.914 pemilih.

"Setelah diperiksa (pengurangan terjadi) karena ada yang meninggal dunia, pindah domisili, data ganda dan beberapa sebab lain. Tapi yang paling dominan karena pindah domisili," kata Husni.

Sedangkan di Gorontalo, pada pileg April lalu KPU menetapkan DPT dengan jumlah pemilih sebanyak 797.062 orang. Adapun pada pilpres ditetapkan pemilih menjadi sebanyak 794.450 orang. Artinya terdapat penurunan jumlah pemilih hingga mencapai 2.612 pemilih.

Untuk pilpres kali ini terjadi penambahan DPT secara nasional sebanyak 2.454.142 orang dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Adapun, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT pileg adalah 187.852.992 orang.

Dengan begitu, total jumlah pemilih pilpres secara nasional mencapai 190.307.134 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com