JAKARTA, KOMPAS.com - Anggot tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Budiman Sudjatmiko, menilai tidak etis jika Jokowi-JK saat ini menyusun kabinet bayangan yang nantinya akan mengisi pemerintahan jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, Budiman memastikan bahwa kabinet yang akan terbangun bukan berdasarkan politik dagang sapi.
Budiman mengatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, bukan calon presiden. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi Jokowi yang saat ini masih menjadi capres untuk menyusun kabinet bayangan itu. Lagi pula, tidak ada payung hukum yang dapat menjadi dasar aturan pembentukan kabinet bayangan itu.
"Kalau seandainya Jokowi sudah menyusun, kemudian dia mengubahnya setelah resmi menjadi presiden, itu namanya sudah melanggar janjinya. Kalau dia berubah, maka ini urusannya sudah masalah etika," kata Budiman saat diskusi di Media Center Jokowi-JK, Selasa (10/6/2014).
Ia menegaskan, tidak ada jatah menteri yang dijanjikan Jokowi kepada partai politik mitra koalisi. Menurut dia, jika memang Jokowi ingin melakukan hal itu, maka akan ada banyak parpol yang ingin merapat ke PDI Perjuangan untuk bergabung ke dalam mitra koalisi.
Budiman menyatakan, menteri yang dipilih akan melalui tahapan seleksi ketat. Ada proses fit and proper test yang harus dijalani sebelum mereka dipilih. "Pilihan untuk membuat koalisi ramping itu merupakan harga yang sangat mahal yang harus dibayar Jokowi. Dibandingkan parpol yang mendukung Prabowo, persentase pendukung Jokowi lebih kecil. Untuk itu Jokowi tidak ingin menjanjikan sesuatu kepada mitra koalisi," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.