JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, menyatakan punya strategi jitu untuk mengatasi daerah yang "bandel" dan tidak mengikuti instruksi pemerintah pusat. Ia mengatakan, daerah bisa diatur dengan menerapkan politik anggaran.
"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Sebenarnya, bisa membuat daerah mengikuti (pusat) dengan cara politik anggaran. Dengan politik anggaran bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (dana alokasi khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah ketakutan," kata Jokowi, menjawab pertanyaan moderator dalam acara Debat Kandidat Capres dan Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam.
Sementara itu, terkait peraturan dan lembaga negara yang tumpang tindih, menurut Jokowi, bisa dibentuk menjadi satu pintu melalui Sekretariat Negara.
"Sehingga keluarannya jelas. Kalau semua kementerian keluarkan, jelas akan banyak peraturan daerah yang tidak sinkron dengan pusat. Dengan satu pintu, bisa seiring sejalan dengan pemerintah pusat," kata Jokowi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
