Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Dalam Berlakukan Hukum, Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

Kompas.com - 09/06/2014, 22:06 WIB
Indra Akuntono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, menyatakan pentingnya perlakuan hukum bagi semua warga negara. Hatta mengaku tidak setuju dengan adanya perlakuan khusus ataupun diskriminasi dalam penegakan hukum. Pernyataan Hatta ini menjawab pertanyaan dari calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo.

"Pak JK (Jusuf Kalla) dan Jokowi, salah satu hal yang mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita, jangan sampai ada diskriminasi dalam memberlakukan hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Mereka harus sama, siapa pun," ujar Hatta dalam acara Debat Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, tidak ada yang namanya diskriminasi dalam pelaksanaan Pancasila. Oleh karena itu, Hatta menyatakan apabila dirinya dan pasangannya, Prabowo Subianto, diberikan kepercayaan oleh rakyat, mereka akan mencermati betul persoalan diskriminasi dalam penegakan hukum ini. Tak hanya di bidang hukum, Hatta juga menyatakan akan menaruh perhatian terhadap peluang diskriminasi akses kepada sumber kemakmuran, pendidikan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan.

"Masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan kepada warga negara kita," ucap Hatta.

Sementara itu, terkait persoalan diskriminasi, Prabowo menilai perlunya pendidikan di semua jajaran agar ada pemahaman yang cukup dalam penegakan hak asasi manusia. "Perlu ada pendidikan di semua aparat, para pejabat, karena sering petugas diberi perintah kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politik kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang disalahkan. Ujungnya pendidikan," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com