Seknas Jokowi Terima Laporan Ada Pengerahan Babinsa di Gunung Kidul

Hal itu, kata Dono, diketahui dari informasi yang diterima Seknas Jokowi. Berdasarkan informasi tersebut, ada pengumpulan anggota babinsa oleh koramil setempat. Mereka diinstruksikan untuk melakukan kegiatan door to door ke masyarakat dalam mendukung calon presiden tertentu.

"Baru saja kami rapat dan dari hasil laporan anak cabang, baru dikumpulkan koramil untuk door to door untuk mendukung capres tertentu," ujar Dono, saat dihubungi, Kamis (5/6/2014).

Selain pengerahan babinsa, laporan tersebut juga menunjukkan adanya pertemuan kepala desa yang digelar oleh bupati untuk direkrut sebagai tim pemenangan Prabowo-Hatta. Dengan adanya laporan ini, Dono mengatakan, pihaknya belum akan melakukan langkah hukum karena belum ada bukti-bukti pendukung.

"Kalau sudah ada bukti pasti, akan kami laporkan. Sekarang ini, kami mengimbau agar semua pihak waspada. Kalau perlu, imbauan kami, orang-orang seperti itu difoto agar kami bisa sebarkan di media sosial," kata Dono.

Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat melaporkan adanya pengerahan babinsa. Babinsa ini melakukan pendataan preferensi memilih warga dalam pemilu presiden mendatang. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Namun, Hatta Rajasa menegaskan bahwa pihaknya tidak mengerahkan babinsa. Dia menuding isu itu adalah isu yang mengada-ada.

"Isu babinsa mengada-ada. Mereka profesional. Enggak ada (partai) yang bisa mengatur TNI," ujar Hatta di Serang, Banten.

Hatta meminta jangan ada pihak yang sengaja menyeret TNI/Polri ke ranah politik. Menurut dia, hal itu berpotensi memecah belah hubungan antara TNI dan Polri.

"Itu isu yang bisa memecah belah tentara dan polisi. Jangan seret-seret polisi dan tentara," katanya.

Tanggapan TNI

Di Kompleks Parlemen, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan, TNI berjanji akan menindak anggotanya yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden pada 9 Juli mendatang. TNI juga terus menelusuri gerak-gerik anggotanya terkait netralitas mereka.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko, yang juga berada di tempat yang sama, enggan berkomentar secara spesifik perihal perilaku babinsa. Kendati begitu, dalam kesempatan sebelumnya, Moeldoko menegaskan bahwa TNI akan netral dalam pemilu (baca: TNI Akan Menghukum Anggotanya yang Tidak Netral).

Baca juga:
Datangi Rumah ke Rumah, Anggota Babinsa Arahkan Warga Pilih Prabowo