Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PKB: Jokowi Orang Solo Asli, Ibunya Boyolali, Bapaknya Karanganyar

Kompas.com - 03/06/2014, 17:31 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Djafar mengklarifikasi berbagai tudingan miring tentang identitas calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di hadapan para ulama PKB, Marwan menyatakan bahwa tudingan itu tidak benar.

"Insinyur Haji Joko Widodo adalah asli orang Solo. Ibunya orang Boyolali. Bapaknya orang Karanganyar," ujar Marwan saat memberikan sambutan yang disambut tepuk tangan peserta silaturahim nasional alim ulama PKB di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Marwan mengatakan, klarifikasi tersebut ia berikan di tengah beredarnya SMS dan tabloid yang mengatakan bahwa Jokowi bukanlah seorang Muslim. Dia mengatakan, Jokowi sudah melaksanakan haji sebagai salah satu kewajibannya sebagai seorang Muslim. "Beliau haji pada tahun 2003, setelah itu umrah enam sampai tujuh kali," katanya.

Marwan juga mengklarifikasi adanya isu yang menyebutkan bahwa Jokowi ingin menghapus tunjangan sertifikasi guru. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

Jokowi yang hadir di acara itu menyatakan, informasi yang menyebutkan bahwa ayahnya berasal dari Singapura adalah bentuk kampanye hitam. Jokowi membenarkan apa yang dikatakan Marwan bahwa ibunya berasal dari Boyolali dan ayahnya berasal dari Karanganyar.

"Bapak saya dari ndeso. Bapak saya dari Singapura itu bagaimana?" kata Jokowi yang disambut hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com