Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Markas Slank, Jokowi Sindir Partai yang Minta Menteri Utama

Kompas.com - 27/05/2014, 19:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bakal calon presiden Joko Widodo mengatakan, ia tidak ingin membahas tentang bagi-bagi kursi menteri bila dirinya terpilih sebagai presiden. Ia dengan tegas menolak permintaan bagi-bagi kekuasaan sebelum Pemilu Presiden 2014 berlangsung.

Hal itu disampikan Jokowi ketika ia berkunjung ke markas grup musik Slank, Gang Potlot III, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014) sore. Dalam pertemuan itu, personel Slank merekomendasikan 46 nama tokoh untuk dimasukkan ke dalam kabinet jika Jokowi terpilih menjadi presiden RI.

Jokowi mengatakan, sejak penyelenggaraan pemilu legislatif, kerja sama politik atau yang lazim disebut koalisi dengan partai politik lain disepakati tanpa mendiskusikan soal berapa jumlah menteri atau cawapres. "Kalau ada yang minta delapan menteri, ndak usah ke kita, apalagi minta cawapres. Ada lagi yang minta menteri utama," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, nama menteri baru akan dibahas jika dia dan Jusuf Kalla berhasil merebut kursi RI-1. Ia sudah menetapkan kriteria, siapa sosok yang cocok untuk mengisi kursi menteri tertentu. "Tapi, tadi saya lihat (rekomendasi Slank), ada sebagian besar yang cocok, kok," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, Jokowi datang ke markas Slank sekitar pukul 16.40 WIB. Jokowi datang seorang diri tanpa bersama bakal calon wakil presidennya, Mohammad Jusuf Kalla.

Sebelum menggelar jumpa pers lantai bawah markasnya, Jokowi dan personel Slank tampak berbincang secara tertutup terlebih dahulu. Kedatangan Jokowi menarik perhatian ratusan warga untuk datang ke markas tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com