Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa Ungkap Pembagian "Fee" oleh Perusahaan untuk Menang Proyek

Kompas.com - 26/05/2014, 22:32 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Manager Pemasaran PT Anak Negeri (anak perusahaan Permai Group) Mindo Rosalina Manulang alias Rosa mengungkapkan kebiasaan perusahaan memberikan fee untuk memuluskan pemenangannya dalam lelang suatu proyek. Menurut Rosa, Permai Group menetapkan fee 15-18 persen untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, untuk perusahaan swasta diberi tarif 22-23 persen jika ingin memenangkan proyek.

Rosa mengatakan, ia mengetahui hal tersebut dari bosnya, Muhammad Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Ini disampaikan Pak Nazar kenapa 18 persen untuk BUMN, kenapa swasta lebih tinggi. Kenapa BUMN, karena, kan dia perusahaan nasional. Enggak bisa tinggi-tinggi," terang Rosa saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Penentuan fee itu pun diterapkan pada perusahaan PT Adhi Karya yang mengikuti lelang proyek Hambalang. Adhi Karya bersedia memberikan fee 18 persen dari nilai proyek. Menurut Rosa, grup perusahaan yang dipimpin Nazaruddin itu sudah beberapa kali bekerja sama dengan Adhi Karya.

Rosa juga mengungkapkan bahwa perihal pembagian fee tersebut ia ketahui dari Nazar. Ia mengatakan, sebesar 5-6 persen digelontorkan untuk sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, untuk pihak kementerian atau lembaga sebesar 1 persen, dan pejabat pembuat komiten (PPK) proyek sebesar 0,5-1 persen.

"Untuk menteri 2 persen. Biasanya juga ada dana-dana untuk pengamanan gitu sekitar 2 persen," lanjut Rosa.

Seperti diketahui, PT Adhi Karya-Wijaya Karya akhirnya mendapatkan proyek Hambalang. Perusahaan itu juga diketahui telah menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan pemenangannya. Dalam dakwaan, Andi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga disebut menerima Rp 4 miliar dan 550 ribu dollar AS melalui adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com