Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Sukses Jokowi-JK Klaim Dapat Dukungan dari Krisdayanti dan Yuni Shara

Kompas.com - 26/05/2014, 20:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014, Tjahjo Kumolo, mengatakan, pada akhir pekan ini akan ada deklarasi dukungan dari tokoh nasional dan kalangan artis. Artis itu antara lain Krisdayanti dan Yuni Shara.

"Kemungkinan deklarasi seorang tokoh yang belum bisa disebut. Ada juga sahabat Mi'ing (Dedi Gumelar), sahabat artis, dan beberapa kelompok lainnya," kata Tjahjo di Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014). Deklarasi itu rencananya akan digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, anggota koordinator relawan tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, mengatakan bahwa sejumlah artis yang akan mendeklarasikan diri memberikan dukungan itu meliputi Banyu Biru, Astrid Tiar, Krisdayanti, dan Yuni Shara. Krisdayanti adalah mantan istri Anang Hermansyah, anggota DPR terpilih yang kini mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Eva mengatakan, dukungan dari artis digalang dengan harapan berpengaruh pada suara yang diraih saat pilpres. Mengenai tokoh, kata Eva, ia mendengar informasi bahwa tokoh yang dimaksud itu adalah Dahlan Iskan. Dahlan merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. "Artis-artis ini dibaca dari strategi kebudayaannya, mereka (artis) punya pengikut," ujar Eva di Gedung MPR/DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com