Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dukung Jokowi, Ini Alasannya

Kompas.com - 23/05/2014, 12:18 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) secara resmi mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan menyebutkan, Jokowi dinilai sebagai capres yang bersih.

"Sebelum memutuskan mendukung Jokowi-JK, prosesnya panjang. Kami membuat pengkajian," kata Abdon saat deklarasi AMAN dukung Jokowi di Hotel Ibis, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Abdon mengaku telah mengundang Jokowi secara khusus pada tanggal 2 Mei 2014 silam. Alasannya adalah karena Jokowi dinilai paling misterius dari seluruh capres. Jokowi tidak banyak muncul di media terkait kontroversi dengan masyarakat adat. "Jokowi cukup bersih. Yang lain punya hal-hal yang dipertanyakan," ujarnya.

Abdon juga menyebutkan, AMAN sudah membulatkan tekad dan menyatakan posisi mendukung Jokowi-JK. Risiko pun sudah dipertimbangkan. "Masyarakat adat, kalo urusan kalah, sudah biasa. Kalah berjuang lagi sampai menang. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk menang," sebutnya.

Acara deklarasi ini dihadiri oleh perwakilan regional Sorong, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Mereka hadir dengan berpakaian adat dari masing-masing daerah. Selain itu, turut hadir pula Presidium Seknas Jokowi, Sidharta Danusubroto, dan perwakilan dari Serikat Tani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com