Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pelanggaran HAM Harus Dibuka, Diselesaikan...

Kompas.com - 16/05/2014, 19:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menilai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia harus diselesaikan.

"Harus dibuka, harus diselesaikan," ujar Jokowi di depan pengacara dan pakar hukum di Wisma Alstom, Jalan TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014) sore.

Jokowi tak mengatakan lebih rinci soal penyelesaian kasus itu. Namun, penyelesaian kasus itu bertujuan untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. "Kalau sudah tahu mana yang betul mana yang enggak, dilihat, apakah bisa rekonsiliasi atau enggak," ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh dibebani masa lalu yang kelam. Proses yang dikemukakannya tadi, lanjutnya, diharapkan mampu menutup masa lalu bangsa demi membuka masa depan Indonesia yang lebih baik.

Jelang pemilihan presiden pada 9 Juli 2014, isu pelanggaran HAM menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan. Salah satu kandidat, yakni Prabowo Subianto, adalah sosok yang identik dengan pelanggaran HAM pada 1998 silam.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Prabowo merupakan wacana yang sudah usang, tetapi terus didaur ulang. "Mereka ini kan selalu mengungkit-ungkit masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Pak Parbowo," kata Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com