Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Dapat Kursi dari Tiga Provinsi

Kompas.com - 12/05/2014, 23:09 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- PDI Perjuangan berhasil memenangi Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan 18,95 persen suara dan menjadi jawara di 17 dari 33 provinsi. Ternyata, meski memenangi perolehan suara di 17 provinsi, PDI-P tak mampu merebut kursi DPR di tiga provinsi.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Komisi (SK) Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2014, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, yaitu 23.681.471 suara. Sebanyak 109 kursi PDI Perjuangan direbut dari 30 provinsi. Tiga provinsi yang tidak turut menyumbang kursi bagi PDI Perjuangan adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

PDI-P paling banyak mendapatkan kursi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan masing-masing 18 kursi. Sebaran kursi lainnya didapat dari provinsi:

1. Aceh, 1 kursi
2. Sumatera Utara, 4 kursi
3. Sumatera Barat, 2 kursi
4. Riau, 2 kursi
5. Jambi, 1 kursi
6. Sumatera Selatan, 3 kursi
7. Bengkulu, 1 kursi
8. Lampung, 4 kursi
9. Bangka Belitung, 1 kursi
10. Kepulauan Riau, 1 kursi
11. Jakarta, 6 kursi
12. Yogyakarta, 2 kursi
13. Jawa Timur, 17 kursi
14. Banten, 4 kursi
15. Bali, 4 kursi
16. Nusa Tenggara Barat, 1 kursi
17. Nusa Tenggara Barat, 2 kursi
18. Kalimantan Barat, 3 kursi
19. Kalimantan Tengah, 2 kursi
20. Kalimantan Timur, 1 kursi
21. Kalimantan Selatan, 1 kursi
22. Sulawesi Utara, 2 kursi
23. Sulawesi Tengah, 1 kursi
24. Sulawesi Selatan, 2 kursi
25. Maluku, 1 kursi
26. Maluku Utara, 1 kursi
27. Papua, 2 kursi
28. Papua Barat 1 kursi

KPU baru mengumumkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD pada Rabu (14/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com