Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Juga Buka Opsi Berkoalisi dengan Golkar

Kompas.com - 10/05/2014, 15:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Opsi koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkembang menjadi tiga jelang bergulirnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II, di Jakarta, Sabtu (10/5/2014). Opsi untuk berkoalisi dengan Partai Golkar muncul setelah ada opsi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy menjelaskan, opsi ketiga itu baru diusulkan secara resmi dalam rapat pengurus yang digelar Jumat (9/5/2014) sore. Tawaran koalisi dari Golkar akan dikemukakan dan diambil keputusannya dalam Rapimnas tersebut.

"Ada perkembangan baru, tawaran koalisi dari Golkar. Sebenarnya ini sudah sejak lama, tapi baru diusulkan kemarin sore," kata Romahurmuziy, sesaat sebelum Rapimnas II PPP dimulai.

Ia menuturkan, semua usulan mengenai koalisi akan dibahas secara terbuka bersama seluruh pengurus pusat dan pengurus wilayah se-Indonesia. Semua ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP akan diberi waktu untuk mentampaikan aspirasinya sebelum keputusan diambil secara final.

"Ini aspirasi dari bawah, kita putuskan sesuai masukan DPW se-Indonesia. Kalau sudah diputuskan di Rapimnas, enggak mungkin lagi kita buka peluang koalisi dengan yang lain," tandasnya.

Seperti diberitakan, dinamika politik PPP cukup dinamis khususnya setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Partai yang dipimpin Suryadharma Ali sebelumnya telah menjalin komunikasi intens dengan PDI-P, Gerindra, dan Golkar. Keputusan koalisi akan diambil dalam rapimnas yang digelar 10-11 Mei 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com