Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan untuk Relawan Jokowi, "Negative Campaign" Boleh, Jangan "Black Campaign"

Kompas.com - 10/05/2014, 13:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang Pemilu Presiden 2014, serangan-serangan politik terus-menerus menerpa bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi. PDI-P pun merestui para relawannya untuk melakukan serangan balik. Hal tersebut disampaikan politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, di depan puluhan relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat).

"Tidak apa-apa kita menyerang juga, tidak masalah. Masa kita diserang, terus mau diam saja," kata Eva di Hotel Orio, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2014) siang.

Namun, Eva mengingatkan, serangan yang dilakukan oleh para relawannya itu harus tetap berdasarkan fakta. Dia tidak mengizinkan serangan dengan gaya kampanye hitam yang menyerang lawan politik dengan fitnah dan isu pribadi.

"Jadi kalau negative campaign boleh, tetapi jangan black campaign," ujarnya.

Eva sadar bahwa Jokowi adalah bakal capres yang paling sering diserang kampanye hitam. Namun, Eva menilai, jika pihaknya ikut terlibat dalam kampanye hitam itu, maka PDI-P akan sama buruknya dengan parpol lain yang melakukan kampanye hitam.

"Apa bedanya kita sama mereka? Kita boleh menyerang, tetapi ada batasnya," katanya.

Terakhir, beredar gambar ucapan dukacita untuk "Ir Herbertus Joko Widodo". Ada foto Jokowi di gambar tersebut. Bentuk gambar tersebut berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar. Jokowi menganggap kampanye hitam tersebut sebagai serangan yang paling menyakitkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com