Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Iklan "RIP Jokowi" Pasti dari Lawan Politik

Kompas.com - 10/05/2014, 12:21 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Pro Jokowi (Projo) Sunggul Hamonangan Sirait menganggap, iklan "rest in peace Jokowi" berasal dari lawan politik calon presiden PDI Perjuangan. Hal ini dikatakan Sunggul karena pihak yang menyebarkan iklan tersebut memanfaatkan momen politik untuk melemahkan Joko Widodo yang saat ini sedang fokus dalam persiapan pilpres.

"Ini sudah pasti dari lawan politik, sudah pasti. Adanya iklan ini otomatis membuat fokus Pak Jokowi terganggu. Pasti jadinya kami terganggu dengan hal-hal seperti ini," kata Sunggul seusai mengajukan pengaduan di Mabes Polri Jakarta, Sabtu (10/5/2014).

Meski mengakui iklan tersebut bagian dari kampanye hitam, Sunggul menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melaporkan hal ini ke Badan Pengawas Pemilu.

Ia justru menilai, pengaduan ke kepolisian sudah tepat karena hal yang disinggung terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Pihaknya berharap, kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas.

Sebelumnya, beredar gambar ucapan dukacita untuk "Ir Herbertus Joko Widodo". Ada foto Jokowi di gambar tersebut. Bentuk gambar tersebut berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar. Sebagai awalan dalam gambar tersebut, tercantum tulisan yang mengumumkan "kematian" Jokowi pada 4 Mei 2014.

"Telah meninggal dengan tenang pada hari Minggu 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB, suami, ayah, dan capres kami tercinta satu-satunya. Jenazah akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan akan dikremasi pada Selasa 6 Mei 2014".

Sebagai penutup pada pengumuman tersebut, tercantum nama istri Joko Widodo, Iriana Widodo, yang dikondisikan sebagai pemasang iklan. Selanjutnya, tertulis nama Megawati Soekarno Putri sebagai pihak yang ikut "berdukacita".

Gambar tersebut mengundang komentar dari pengguna Facebook. Kebanyakan menganggap gambar ini adalah kampanye hitam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com