Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Golput 24,89 Persen Tidak Tinggi

Kompas.com - 10/05/2014, 06:12 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilik hak pilih yang tak memberikan suara alias "golput" dalam Pemilu Legislatif 2014 mencapai 24,89 persen, berdasarkan klaim Komisi Pemilihan Umum bahwa partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen. Bagi KPU, angka pemilih yang tak menggunakan hak pilih itu tak bisa disebut tinggi.

"Enggak (besar). Kalau dalam negara demokrasi, partisipasi kisaran 70 persen," kata anggota KPU, Sigit Pamungkas, usai rekapitulasi suara nasional di Gedung KPU, Sabtu (10/5/2014) dini hari. Menurut dia, partisipasi "normal" pemilu dalam negara demokrasi adalah pada kisaran 70 persen.

Justru, kata Sigit, bila partisipasi pemilih terlalu jauh melampaui kisaran "normal" tersebut, negara pemilih itu masuk kategori negara totaliter. "Negara-negara totaliter itu 90 persen, atau negara yang menempatkan partisipasi sebagai kewajiban."

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU menyatakan partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen, dengan total suara sah mencapai 124.972.491 suara. KPU tidak menyebutkan jumlah suara rusak atau tidak sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014 mencantumkan pemilik hak pilih mencapai 185.826.024 orang.

"Kalau partisipasi sebagai hak, kemudian angka partisipasinya 75 persen itu suatu keberhasilan," tegas Sigit. Meski demikian, Sigit mengakui ada banyak evaluasi yang tetap harus dilakukan atas penyelenggaraan pemilu legislatif.

Sejumlah hal yang perlu disoroti antara lain terkait independensi anggota KPU dalam melaksanakan tugas. Dia menyebutkan pula penyusunan kertas kerja yang lebih komprehensif untuk memaksimalkan proses distribusi logistik juga menjadi bagian dari evaluasi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com