Pegiat HAM: Prabowo Tak Pantas Jadi Capres

"Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai Prabowo Subianto tidak pantas maju menjadi kandidat presiden 2014 karena memiliki permasalahan hukum dan moral. Penolakan terhadap capres melanggar HAM adalah bentuk perjuangan melawan lupa demi memajukan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum yang lebih baik," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa Poengky Indarti di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2014), seperti dikutip dari Antara.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, Human Rights Working Group, sejumlah keluarga korban tragedi Trisakti, keluarga korban penghilangan paksa, dan LSM lain. Mereka mendatangi Komnas HAM dan menuntut lembaga negara itu memeriksa Prabowo dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Prabowo diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus kala itu, sedangkan Kivlan Zen belum lama ini menyatakan mengetahui di mana 13 orang hilang itu ditembak dan dikuburkan.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai, Prabowo selaku Danjen Kopassus kala itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab komando. Terlebih, berdasarkan keterangan sebagian orang yang diculik dan dibebaskan, mereka bertemu dengan sebagian besar dari 13 orang yang kini masih hilang di Pos Kotis Markas Kopassus di Cijantung.

Direktur Human Rights Working Group Rafendi Jamin mengatakan, kasus-kasus kejahatan yang diputihkan (impunitas) hanya dapat diselesaikan dengan adanya peluang politik. Atas dasar itulah, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa bergerak pada saat pemilu presiden akan berlangsung.

Meskipun demikian, koalisi tersebut menegaskan tidak memiliki urusan dengan peristiwa politik yang tengah terjadi.

"Persoalan impunitas hanya bisa diselesaikan dengan adanya peluang politik. Seluruh dunia akan mengecam ketika peluang politik ini tidak dipergunakan, dan akan menjadi dosa besar di masa depan bagi Komnas HAM," kata dia.

Ketua Setara Institute Hendardi menambahkan, urusan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa hanyalah mendorong dibukanya tabir kebenaran dan ditemukannya 13 orang hilang itu. Dia menekankan, pihaknya tidak ada urusan dalam membela salah satu kandidat capres tertentu atau menghalangi pencapresan Prabowo.

"Kalau ada tuduhan politisasi terhadap gerakan ini, menurut kami, itu sesuatu yang keliru. Tetapi, memang saya tidak menampik bahwa pemilu menjadi ajang peradilan politik dengan menyeleksi orang-orang yang bermasalah pada masa lalu," ujar Hendardi.

Pada kesempatan itu, Komisioner Komnas HAM Nurcholis menyatakan, pihaknya akan segera menentukan sikap atas kemungkinan pemanggilan Prabowo dan Kivlan Zen untuk menggali informasi terkait penghilangan paksa 13 aktivis.

"Kami pastikan hari ini akan ada sikap dari Komnas HAM. Memang ada saran-saran yang kuat untuk meminta informasi dari Prabowo dan Kivlan Zen," kata Nurcholis.

Ketua Komnas HAM Hafid Abbas meminta semua pihak percaya bahwa Komnas HAM selalu bekerja untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi.