Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Pilpres, Mahasiswa Indonesia di Australia Serukan "Pantura"

Kompas.com - 06/05/2014, 08:09 WIB

PERTH, KOMPAS.com -- Komunitas mahasiswa Indonesia se-Australia mendeklarasikan berdirinya Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan, Minggu (4/5/2014), di Murdoch University, Perth, Australia.

Salah satu tujuan pendirian koalisi tersebut adalah menolak terpilihnya calon presiden yang fasis. “Indonesia secara kultural dibangun oleh kebhinnekaan etnis, tradisi, dan keyakinan. Dalam satu agama yang sama saja selalu ada berbagai penafsiran dan cara pandang,” kata Muhammad Faris Alfadh dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2014).

Mahasiswa Asia Research Center Murdoch University ini juga menyatakan bahwa upaya memurnikan agama dinilai tidak akan bisa bertemu dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Muhammad Ridha, Sekjen Koalisi, menyatakan, koalisi ini salah satunya juga prihatin dengan manifesto Gerindra yang dinilai bisa memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

Dalam deklarasi tersebut, koalisi mahasiswa menyerukan Pantura (Panca Tuntutan Rakyat), yang berisi lima butir. Pertama, menolak keberadaan calon presiden yang diidentifikasi sebagai bagian dari kekuatan yang bertendensi fasisme.

Kedua, menuntut para calon presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2014 agar menjunjung tinggi kebhinnekaan serta persatuan Indonesia berdasarkan keadilan sosial. Ketiga, menyerukan kepada para calon presiden agar menjunjung tinggi kebhinekaan dan hak asasi manusia sebagai agenda penting dalam pemerintahan.

Keempat, menyerukan kepada seluruh masyarakat agar menyatukan diri untuk tidak mendukung kekuatan politik bertendensi fasis dan anti-kebhinnekaan. Kelima, menyerukan kepada segenap masyarakat agar mendorong sistem pemerintahan yang melindungi kebhinnekaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com