Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Disarankan Jadi Oposisi bila Mempercepat Jadwal Muktamar

Kompas.com - 25/04/2014, 09:18 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhatian kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk berkoalisi diperkirakan akan terpecah bila partai ini tetap mempercepat pelaksanaan muktamar. Bila muktamar tetap akan dipercepat, PPP disarankan berada di luar koalisi.

"Jika benar muktamar dipercepat, efeknya adalah kemungkinan terpecahnya perhatian kalangan PPP terhadap rencana koalisi dengan persiapan menuju muktamar," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, saat dihubungi, Kamis (24/4/2014).

Ray berpendapat konsolidasi internal PPP belum berjalan optimal sehingga muktamar akan terlalu dipaksakan bila tetap dipercepat pelaksanaannya. Kalaupun muktamar memang akan dipercepat, dia mengatakan perhatian kader dan pengurus partai ini akan lebih banyak tersedot ke sana alih-alih menyiapkan koalisi.

Bila benar demikian, ujar Ray, negosiasi PPP akan lemah dalam pembentukan koalisi. "Jika sudah dalam kondisi begitu, saya pribadi mendorong dan menilai PPP lebh condong memilih di luar koalisi," kata Ray.

Jadi oposisi

Ray pun berpendapat barangkali sudah saatnya bagi PPP untuk memulai tradisi fokus menjadi oposisi daripada selalu mencari jalan menuju kekuasaan. Dengan begitu, kata dia, akan ada dua keuntungan sekaligus yang dapat diraih PPP.

Keuntungan pertama, sebut Ray, partai ini tak perlu terpecah karena perbedaan dorongan koalisi. "Yang dibutuhkan PPP sekarang adalah waktu pemulihan. Menjauhkan diri dari perbincangan koalisi dapat menjadi obat bagi pemulihan partai," ujar dia.

Kedua, sebut Ray, PPP dapat berkonsentrasi penuh melaksanakan muktamar jika benar disepakati untuk dipercepat pelaksanaannya. Bahkan, imbuh dia, masih ada kemungkinan tambahan keuntungan ketiga yakni peluang peningkatan suara pada Pemilu 2019. "Sekarang kita melihat ada tren suara oposisi meningkat dan sebaliknya suara partai dari koalisi menurun. Mungkin saran ini berguna bagi PPP," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com