Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seknas Jokowi Buat "Plan" Ekonomi Berbasis Trisakti untuk Jokowi

Kompas.com - 25/04/2014, 05:57 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Nasional Jokowi menyusun buku yang berisi pernyataan sikap tentang rencana (plan) ekonomi Indonesia di masa mendatang yang akan disodorkan kepada bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi.

"Dalam buku ini ideologi menjadi basis, bukan seperti exercise akademik semata. Di belakangnya ada Pancasila dan Trisakti. Itu menjadi basis kami," kata anggota tim pakar Seknas Jokowi, Eva Kusuma Sundari, saat peluncuran buku itu yang berjudul "Jalan Kemandirian Bangsa" di Kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Trisakti merupakan "doktrin" yang pertama kali dimunculkan istilahnya oleh Presiden Soekarno. Di dalamnya termuat prinsip kedaulatan dalam berpolitik, kemandirian dalam ekonomi, dan kebribadian dalam kebudayaan.

Eva mengatakan kemandirian ekonomi dengan basis Trisakti menjadi sangat penting diterapkan sekarang. Langkah konkretnya, ujar dia memberikan contoh, adalah dengan membuka hubungan kerja sama yang baru dan lebih luas, misalnya ke kelompok ekonomi BRIC (Brasil, Rusia, India, China) maupun ke kawasan Eropa Timur.

"Banyak kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan. Orientasi kebijakan ke depan seharusnya membuka ranah-ranah baru. Jangan hanya konvensional yang itu-itu saja," ucap Eva.

Sementara itu, pengajar ekonomi politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, mengatakan buku tersebut merangkum berbagai pemikiran dan gagasan besar. Inti dari plan ekonomi yang ditawarkan Seknas Jokowi, kata dia, adalah upaya penataan dari pengelolaan sumber daya alam.

"Sebagai pembaca buku, saya membaca buku yang sangat besar dan dipadatkan dalam 60 halaman," ujar Andrinof. Kendati demikian, Andrinof mengatakan, sebenarnya tidak ada gagasan yang baru dalam plan ekonomi tersebut.

Dengan kata lain, apa yang disampaikan sudah pernah dikemukakan oleh para ahli. "Yang membedakan itu pemimpinnya. Jadi tergantung pemimpin. Kalau hanya bisa berwacana pro growth, pro job, dan pro poor ya enggak akan jadi-jadi," ujar Andrinof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com