Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dapat Diskon Iklan, Biaya Kampanye Hanura Rp 365,7 Miliar

Kompas.com - 24/04/2014, 18:17 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Hanura Beni Prananto mengatakan, partainya tidak mendapat keistimewaan berupa diskon pemasangan iklan di media MNC Group. Total dana kampanye yang dikeluarkan partai, katanya, mencapai Rp 365,7 miliar. Paling besar adalah untuk pemasangan iklan.

"Pengeluaran dana kampanye kami sebesar Rp 365,7 miliar. Paling besar untuk atribut dan iklan.Tidak ada diskon (pasang iklan media MNC Group). Kami bayar penuh," ujar Beni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2014).

Untuk diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sekaligus bakal calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesodibjo, merupakan CEO MNC Group. Beni mengungkapkan, pengeluaran iklan partainya, baik di media cetak maupun media elektronik, mencapai Rp 25,6 miliar. Adapun pengeluaran untuk atribut kampanye mencapai Rp 26 miliar.

Dia mengatakan, masih terdapat surplus dalam rekening khusus dana kampanye partainya. Menurutnya, total penerimaan dana kampanye yang dikumpulkan pihaknya mencapai Rp 374 miliar. Dana tersebut, katanya, berasal dari sumbangan calon anggota legislatif (caleg) Hanura, sumbangan masyarakat, serta dana kas partai.

Ia menjabarkan, sumbangan dari caleg sebesar Rp 297,14 miliar. Sementara itu, sumbangan masyarakat dan kas partai masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 69 miliar. Dia mengatakan, baru 293 orang dari 558 caleg yang menyerahkan laporan akhir dana kampanye.

"Mungkin karena tahu tidak lolos, atau karena sibuk di daerah pemilihan," tutur Beni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com