Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Golkar Ngotot Usung Aburizal, Mereka Hanya Akan Jadi Penari Latar"

Kompas.com - 22/04/2014, 13:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyarankan Partai Golkar segera mengevaluasi rencana pencalonan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai presiden selanjutnya. Jika tetap ngotot mengusung Ical pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang, Boni memprediksi Golkar tidak akan mempunyai daya saing.

"Kalau Golkar ngotot maju sendiri dan usung Aburizal, mereka akan jadi 'penari latar' atau pelengkap saja. Jadi, Golkar harus realistis mengevaluasi pencapresan Aburizal," kata Boni dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Boni menilai, elektabilitas Ical saat ini relatif rendah dan kalah bersaing dengan dua kandidat terkuat lainnya, yakni bakal capres PDI Perjuangan, Joko Widodo, dan bakal capres Gerindra, Prabowo Subianto. Padahal, suara Golkar sendiri pada pemilu legislatif 9 April kemarin, berdasarkan berbagai hasil hitung cepat, cukup kuat untuk menentukan arah koalisi.

"Golkar hari ini pemenang kedua setelah PDI-P. Mereka jelas punya bargaining power yang kuat dalam Pilpres 2014 mendatang," ujar Boni.

Boni menilai, pertarungan pada pilpres mendatang bukan lagi pertarungan partai seperti pada pemilu legislatif kemarin. Sosok yang diusung sebagai capres atau cawapres akan menjadi pilihan masyarakat.

"Pertarungan figur sangat menentukan. Kita lihat apakah Golkar tetap ngotot mau usung capres sendiri, atau mereka bisa usulkan cawapres ke PDI-P atau Gerindra," ujar Boni.

DPP Golkar hingga saat ini belum berencana mengubah hasil Rapimnas Ke-III, yakni mengusung Ical sebagai capres. Namun, suara Golkar dalam pileg berdasarkan hasil hitung cepat tidak cukup untuk mengusung capres-cawapres sendiri.

Di sisi lain, ada tiga politisi senior Golkar lain yang bersedia maju sebagai cawapres, yakni Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Luhut Panjaitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com