Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Percaya "Jualan" Orba Menarik Masyarakat Pedesaan

Kompas.com - 21/04/2014, 22:19 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari yakin bahwa kampanye Golkar yang menonjolkan keberhasilan masa Orde Baru memberikan sumbang sih pada peroleh suara partai itu dalam Pemilu Legislatif 2014. Ia percaya bahwa sebagian masyarakat Indonesia merindukan masa-masa pembangunan era Soeharto.

"Memang bisa jadi sebagian pemilih mengurungkan niatnya nyoblos Golkar karena ketakutan kembali seperti masa Orde Baru, tapi itu mungkin kalangan menengah atas. Kalau masyarakat petani justru ingin seperti masa Soeharto," kata Hajriyanto di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Ia menambahkan, dari hasil penelusuran para kader Golkar, masyarakat pedesaan merindukan pembangunan seperti dilakukan pada pemerintahan Presiden RI yang dijuluki "Bapak Pembangunan" tersebut. Bila dibandingkan dengan masa sekarang, Hajriyanto menilai masyarakat pedesaan hanya sering mendapat bantuan berupa perbaikan infrastruktur yang sudah ada.

"Zaman Pak Harto, semua dibangun, irigasi, jembatan, waduk, dan lain-lain. Rakyat pedesaan memang menginginkan hal seperti itu lagi. Sekarang hanya perbaiki apa yang rusak, perbaiki yang bocor. Padahal kebutuhan di pedesaan itu sudah perlu diperbaiki," katanya. Wakil Ketua MPR itu menampik anggapan bahwa jualan Orde Baru membuat perolehan suara partai tersebut sulit didongkrak.

Berdasarkan hasil hitung cepat Kompas, Golkar diperkirakan mendapatkan perolehan suara sekitar 15,01 persen. Untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai ini harus berkoalisi karena perkiraan capaian suara maupun kursi tak memenuhi persyaratan minimal dukungan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com