Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Koalisi Ganda, Dampak Terburuk Konflik PPP

Kompas.com - 21/04/2014, 16:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik Pol-Tracking, Hanta Yudha, memprediksi ada tiga dampak dari kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pertama, kata dia, kedua belah pihak yang berseteru akan menemukan solusi untuk menyelesaikan kisruh sehingga akhirnya bersatu kembali. Skenario ini adalah skenario paling baik yang bisa diambil PPP.

"Mereka harus duduk satu meja, melakukan islah sehingga akhirnya mendapatkan keputusan yang win-win solution. Ada konsensus bersama," kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/4/2014).

Kedua, kata dia, akan ada kubu yang semakin kuat karena berhasil melakukan konsolidasi dengan kader-kader PPP di bawahnya secara maksimal. Sebagai konsekuensinya, akan ada satu kubu lain yang semakin melemah karena kalah suara.

"Akhirnya akan terjadi pertarungan antara faksi yang kuat dan faksi yang lemah. Akan ada penggembosan terhadap kubu yang lemah sehingga akhirnya PPP hanya dimiliki oleh kubu yang kuat," ujarnya.

Skenario kedua ini, menurutnya, jelas lebih buruk daripada skenario pertama, tetapi lebih baik daripada skenario ketiga. Di dalam skenario ketiga, bisa saja kedua kubu akan berada pada posisi yang sama-sama kuat.

"Kalau sama-sama kuat, nantinya konflik internal akan terus terjadi. Konsekuensi terburuknya, nanti bisa ada koalisi ganda sampai pencapresan ganda. Ini yang tidak dikehendaki dan harus dihindari betul-betul," ujarnya.

Hanta mengapresiasi sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang akan mencoba melakukan islah dengan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy. Dia berharap, langkah itu bisa menciptakan solusi terbaik sehingga akhirnya PPP bisa kembali seperti sedia kala.

Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Di antara delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya. Bahkan, pada Jumat pekan lalu, ia mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra, yang dihadiri langsung oleh Prabowo.

Balakangan, kubu Romahurmuziy geram dan memutuskan untuk mengadakan rapimnas yang memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. Rapimnas itu juga memutuskan bahwa koalisi dengan Gerindra batal demi hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com