Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi "Bisa Gagalkan" Koalisi Indonesia Raya

Kompas.com - 19/04/2014, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diketahui, semua partai politik langsung bermanuver. Hasilnya antara lain muncul wacana membentuk poros baru yang digagas partai berbasis massa Islam untuk menghadapi pemilu. Poros baru itu rencananya akan dinamai koalisi Indonesia Raya.

Namun, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, poros baru itu sulit terealisasi. Pasalnya, tiap-tiap partai telah memiliki figur untuk diusung menjadi bakal calon presiden.

"Saya berharap ada poros baru di luar poros Jokowi dan poros Prabowo, tapi itu sulit," kata Hanta, dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Di luar itu, kata Hanta, keberadaan koalisi Indonesia Raya masih sangat rapuh. Selain sulit bersatu, partai-partai yang akan bergabung di dalamnya diperkirakan tak akan terlalu loyal. 

Hanta memberi contoh, bila PDI Perjuangan berniat mengambil salah satu ketua umum dari partai-partai tersebut untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu pilpres, apakah partai tersebut akan bertahan di koalisi atau memilih menjadi cawapres?

Menurut Hanta, kemungkinan besar, partai memilih untuk mengajukan bakal cawapres untuk Jokowi ketimbang bertahan di dalam poros baru koalisi Indonesia Raya. "Bagaimana kalau Jokowi minta Pak Hatta (Rajasa) jadi cawapres, maka tak akan ada poros baru itu. Ini karena semua capres ingin jadi cawapresnya Jokowi," ujarnya.

Hanta menegaskan, saat ini semua partai sedang mencari cara untuk terlibat dalam pemerintahan selanjutnya. Salah satunya dengan menyuarakan koalisi Indonesia Raya untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Selain poros Jokowi, kata Hanta, poros Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai bakal capres juga masuk dalam radar semua partai. Sulit bagi Hanta memercayai ada partai politik yang menolak ketika figurnya diminta untuk menjadi bakal cawapres Jokowi atau Prabowo.

"Taktisnya begini, ada capres yang dianggap kuat, Jokowi dan Prabowo. Semua partai menunggu, kalau diminta jadi cawapres, maka koalisi (Indonesia Raya) ini tak akan dibahas lagi," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada Kamis (17/4/2014), Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan tentang koalisi Indonesia Raya. Koalisi itu dianggap Amien sebagai penyempurna koalisi poros tengah yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai politik.

Amien menyampaikan usulan itu dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan semua partai berbasis massa Islam dan sejumlah ormas Islam. Usulan itu dilandasi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun Indonesia yang majemuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com