Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Gagal Jadi Capres

Kompas.com - 17/04/2014, 21:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, pencalonan Joko Widodo sebagai presiden RI bisa saja gagal bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membatasi koalisi dengan banyak partai. Menurut Fahri, koalisi ramping dianggap tidak efektif dan berisiko.

Fahri mengatakan, kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Setidaknya berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dalam pemilu legislatif, semua partai politik wajib berkoalisi menghadapi pilpres agar dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu karena tidak ada partai yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

"PDI-P jangan sembarangan. Bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem enggak mau? Bisa enggak jadi Jokowi capres," kata Fahri saat dijumpai di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014) malam.

Pernyataan anggota Komisi III DPR itu terkait wacana PDI-P yang ingin membangun koalisi ramping dan tak ingin terjebak dalam koalisi transaksional. Sampai saat ini, baru Partai Nasdem yang memberi sinyal kuat akan berkoalisi dengan PDI-P.

Fahri juga memberikan kritik untuk Jokowi. Ia menilai bakal calon presiden dari PDI-P itu tak mengerti sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Fahri yakin, PDI-P dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku.

"Dia (Jokowi) enggak ngerti multipartai, enak saja enggak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," ujarnya.

Hingga saat ini, PDI-P tetap bersikukuh mempertahankan keinginan untuk membentuk koalisi yang baik dan bersih. Salah satu penentunya adalah dengan tidak berkoalisi secara besar-besaran dan tak terjebak dalam praktik transaksional dan bagi-bagi jabatan.

Partai berlambang banteng itu juga mematok aturan ketat dalam menentukan peta koalisi. Sampai saat ini belum ada partai yang tegas akan berkoalisi dengan PDI-P, kecuali Partai Nasdem yang sudah memberikan sinyal akan merapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com