Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Kecewa jika PDI-P Lakukan Koalisi Ramping

Kompas.com - 17/04/2014, 19:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku kecewa jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menolak koalisi besar. Menurut Amien, koalisi ramping akan membatasi upaya membangun bangsa yang harus dilibatkan dengan dukungan semua pihak.

"Kalau itu benar (koalisi ramping), maka itu mengecewakan," kata Amien saat hadir dalam acara pertemuan tokoh di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4/2014) malam.

Amien menjelaskan, dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah yang berkuasa nanti harus melibatkan semua pihak. Dengan begitu, koalisi yang lebih besar harus dilakukan sebagai alat untuk memudahkan kerja pemerintahan dan parlemen.

Terkait dengan hal itu, Amien mengusulkan dibentuk koalisi Indonesia Raya sebagai salah satu alat untuk menyukseskannya. Koalisi itu ia sebut lebih baik dari koalisi poros tengah yang cenderung hanya diisi oleh partai-partai berbasis massa Islam.

"Koalisi poros tengah itu terlalu hijau, saya usulkan dibentuk koalisi Indonesia Raya," ujarnya.

PDI-P bersikukuh mempertahankan keinginan untuk membentuk koalisi yang baik dan bersih. Salah satu penentunya adalah dengan tidak berkoalisi secara besar-besaran agar tak terjebak dalam praktik transaksional dan bagi-bagi jabatan.

Partai berlambang banteng itu juga mematok aturan ketat dalam menentukan peta koalisi. Sampai saat ini, belum ada partai yang tegas akan berkoalisi dengan PDI-P, kecuali Partai Nasdem yang sudah mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com