Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djan Faridz Disebut Gagas Kehadiran Suryadharma di Kampanye Gerindra

Kompas.com - 14/04/2014, 18:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi menilai, kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Wakil Ketua Majelis Syariah PPP Nur Muhammad Iskandar dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno, beberapa waktu lalu, digagas oleh salah satu kader PPP Djan Faridz.

Emron menyebutkan, ketiganya datang menemui Ketua Dewan Pembina yang juga bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan secara lugas menyatakan dukungannya.

"Yang mendesain kampanye di GBK adalah Djan Faridz, dia itu bukan pengurus partai, hanya anggota biasa," ujar Emron, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2014).

Menurutnya, Djan Faridz tidak berhak melakukan manuver politik karena tidak mempunyai jabatan struktural apa pun dalam partai. Emron mengatakan, sebagai sanksi, Djan Faridz sudah dikeluarkan dari keanggotaan PPP.

"Djan Faridz kan hanya anggota biasa, jadi bisa langsung dikeluarkan sebagai sanksinya. Kalau SDA dan Kiai Nuh menunggu rapat malam ini dulu," ujarnya.

Emron mengatakan, kader PPP sebenarnya tidak dilarang memberikan dukungannya kepada partai tertentu. Jika dilakukan, kata Emron, hal itu harus berdasarkan AD/ART partai dan dikonsultasikan terlebih dulu pada partai. Menurutnya, PPP belum memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra maupun Prabowo.

"Saya ingin menegaskan PPP tidak pernah menetapkan arah koalisi karena koalisi itu setelah pileg. Kalau koalisi berdasarkan partai kan capres yang diusung selain SDA ada Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, dan Khofifah Indar Parawansa. Kalau nasionalis, Jokowi dan Isran Noor," ujar Emron.

Sebelumnya, pada Maret lalu, saat kampanye terbuka Gerindra, Suryadharma turut hadir bersama sejumlah elite PPP. Tak hanya hadir, Suryadharma juga menyampaikan pidato yang salah satu isinya menyatakan mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Manuver Suryadharma ini dituding sebagai salah satu penyebab tak signifikannya perolehan suara PPP. Merujuk pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga, PPP diprediksi mendapatkan suara di kisaran 5-6 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 12 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com