Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat: Konvensi Selesai, Peserta Konvensi Tak Jadi Capres

Kompas.com - 14/04/2014, 15:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, saat ini ajang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat telah usai. Menurutnya, jika nanti Demokrat berkoalisi dengan partai lain dan bisa mengusung capres, tokoh itu tidak akan diambil dari peserta konvensi.

"Konvensi sudah selesai. Peserta konvensi sudah kembali ke masing-masing. Sekarang semuanya kembali ke tangan Ketua Umum (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Nurhayati di Jakarta, Senin (14/4/2014) siang.

Nurhayati menjelaskan, saat konvensi diadakan, terdapat persyaratan bahwa Demokrat harus mendapatkan 20 persen kursi pada pemilu legislatif dan bisa mengusung capres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Berdasarkan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, Demokrat diperkirakan mendapatkan kurang lebih 9 persen suara. Menurut Nurhayati, hal itu membuat para peserta konvensi tidak mungkin lagi bisa diusung sebagai capres.

"Ada persyaratan 20 persen itu, kalau itu tidak terpenuhi, ya tidak bisa," ujarnya.

Meski demikian, Nurhayati optimistis bahwa saat ini Demokrat masih bisa mengusung capres sendiri dan berpasangan dengan cawapres dari partai lain. Dia berkaca pada perolehan suara Demokrat pada Pemilu Legislatif 2004. "Di 2004 kita dapat 7 persen, tapi berkoalisi (dengan Partai Bulan Bintang) bisa usung capres. Kenapa sekarang tidak? Kenapa sekarang dikatakan Demokrat tidak mungkin usung capres?" kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut.

Ia mengatakan, jika keinginan untuk mengusung capres tersebut tercapai, capres yang diajukan nanti bisa berasal dari internal maupun eksternal partai. Dia mengatakan, semua pilihan ada di tangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Secara pribadi, Nurhayati berharap agar peserta konvensi, Pramono Edhie Wibowo, dapat diajukan sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com