Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Heran Suara PKPI Paling Rendah Versi "Quick Count"

Kompas.com - 10/04/2014, 15:04 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengaku heran dengan hasil hitung cepat (quick count) yang menempatkan PKPI di posisi paling rendah dalam Pemilu Legislatif 2014. Sebelumnya, Sutiyoso optimistis PKPI bisa tembus ambang batas parlemen.

"Saya sendiri heran, kok beda dengan kondisi di lapangan," kata Sutiyoso melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2014).

Menurut Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, hasil hitung cepat tak selalu benar. Ia akan menunggu penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia tetap berharap PKPI bisa lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat.

"Bisa betul, bisa salah (hasil hitung cepat)," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil sementara hitung cepat, PKPI dan Partai Bulan Bintang (PBB) terancam tidak lolos ke DPR. Perolehan suara dua parpol tersebut berdasarkan hasil hitung cepat sementara masih di bawah syarat ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.

Hasil hitung cepat Kompas berdasarkan data yang terkumpul sebesar 93 persen, PKPI berada di urutan buncit dengan 0,95 persen suara. Hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia yang ditayangkan Metro TV, PKPI juga berada di urutan buncit dengan angka 0,94 persen berdasarkan data yang terkumpul sebesar 77 persen.

Begitu pula hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia yang ditayangkan TV One berdasarkan data yang terkumpul sebesar 99,3 persen. PKPI berada di urutan paling bawah dengan angka 1 persen. Namun, ada ambang kesalahan dari hasil hitung cepat ketiga lembaga itu yang bisa menaikkan hasil akhir atau bahkan malah menurunkan. Hasil resmi akan diumumkan KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com