Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Efek Jokowi Tak Dahsyat karena PDI-P Telat

Kompas.com - 09/04/2014, 20:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai telat menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden sehingga tingginya elektabilitas Jokowi tidak signifikan mendongkrak popularitas PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. Menurut hasil sementara perhitungan cepat Kompas, PDI-P unggul dengan perolehan suara 19,52 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar (15,22 persen) dan Partai Gerindra (11,58 persen).

"Saya lihat, faktor lainnya, PDI-P terlambat memastikan Jokowi sebagai calon presiden," kata Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, dalam acara bincang-bincang di Kompas TV, Kamis (9/4/2014).

Menurut Sebastian, ketika PDI-P mengumumkan Jokowi sebagai capres, saat itu masyarakat cenderung sudah punya pilihan. Dengan demikian, pilihan masyarakat sulit diubah, begitu Jokowi dihadirkan.

Pengamat politik dari Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, menilai PDI-P terlalu menganggap enteng pertarungan politik dalam Pileg 2014. Kemenangan itu, kata Eep, harus dijemput.

Mantan pengajar di Universitas Indonesia ini menyebut PDI-P unggul dalam Pileg 2014 karena kompetitornya kerap melakukan kesalahan. "PDI-P seperti pemain bulu tangkis, dapat banyak poin bukan karena smash-nya yang menukik tajam, serangan yang mengejutkan, melainkan karena lawan mereka banyak yang permainannya menyangkut di net atau out," ujar Eep.

Fenomena ini, lanjut Eep, sedianya menjadi pengingat bagi PDI-P bahwa memenangkan pemilu tidak semudah yang dibayangkan. Dia juga menilai, kecilnya pengaruh Jokowi terhadap elektabilitas PDI-P ini bisa saja karena masyarakat Indonesia saat ini mulai memilih partai yang tidak selalu identik dengan calon presiden usungan partai tersebut.

Untuk menghadapi kecilnya efek Jokowi ini, menurut Eep, PDI-P perlu introspeksi diri. Harus ada introspeksi serius mengapa PDI-P tidak disukai seperti halnya Jokowi. "Kalau yang membuat para pemilih tidak suka pada PDI-P melekat juga pada Jokowi, daya tolak orang akan tinggi. Harus ada introspeksi," tutur Eep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com