Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitung Cepat "Kompas", Hanura, PBB, dan PKPI Terbawah

Kompas.com - 09/04/2014, 18:36 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Hasil sementara hitung cepat Kompas menunjukkan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berada di posisi tiga terbawah untuk Pemilu Legislatif 2014.

Berdasarkan data penghitungan suara sementara, Partai Hanura memperoleh 5,24 persen, PBB sebesar 1,53 persen, dan PKPI sebesar 0,87 persen. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 69 persen data telah diterima tim hitung cepat Kompas dari 1.389 tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, di posisi tiga teratas yaitu PDI Perjuangan (18,9 persen), Partai Golkar (14,84 persen), dan Partai Gerindra (11,65 persen).

Selanjutnya, ada Partai Demokrat (9,57 persen), PKB (9,39 persen), PAN (7,45 persen), PKS (7,03 persen), PPP (6,8 persen), dan Partai Nasdem (6,73 persen).

Verifikasi data masih terus berjalan. Penghitungan ini masih perolehan sementara. Adapun penghitungan resmi untuk hasil Pemilu Legislatif 2014 yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hitung cepat Kompas ini mulai ditampilkan sejak pukul 13.30 WIB setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Litbang Kompas mengambil 2.000 jumlah sampel TPS dan responden di seluruh Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampel acak stratifikasi sistematis dari daftar pemilih tetap.

Dengan metode ini, sampel yang terpilih tersebar di 34 provinsi yang jumlahnya proporsional dengan jumlah pemilih. Dengan demikian, diharapkan hasil hitung cepat Litbang Kompas menjadi presisi, seperti sebelumnya yang hanya memiliki selisih di bawah 1 persen dari hasil penghitungan akhir KPU.

Untuk menjaga kredibilitas dan independensi, kegiatan rangkaian riset pemilu dan hitung cepat dilakukan secara mandiri, baik pelaksanaan maupun pembiayaannya. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Relawan sebagai tenaga lapangan yang bertugas sebagai petugas survei (pewawancara) dan pengolah data berjumlah 2.780 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com