Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Polisi Aktif, Irjen Djoko Susilo Tak "Nyoblos"

Kompas.com - 09/04/2014, 14:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo tidak memilih calon legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014, Rabu (9/4/2014). Jenderal polisi yang divonis 18 tahun penjara itu tidak memilih karena statusnya masih polisi aktif. Sesuai aturan, polisi aktif dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk memilih dalam pemilihan umum.

"DS (Djoko Susilo) tidak mencoblos karena masih aktif (polisi)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Djoko belum diberhentikan dari kepolisian karena vonisnya belum berkekuatan hukum tetap. Pihak pengacara Djoko masih mengajukan kasasi atas putusan banding yang ditetapkan majelis hakim PT DKI Jakarta. Dalam putusan tersebut, Djoko juga dicabut hak memilih dan dipilihnya.

Hari ini, 22 tahanan KPK akan melaksanakan pemilihan legislatif di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di Rutan Gedung KPK. Kedua belas tahanan itu adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum; mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alifian Mallarangeng; mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini; pelatif golf Deviardi; dan pengusaha Budi Susanto. Tahanan lainnya adalah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq;  sahabat Luthfi, Ahmad Fathanah; Bupati Gunung Mas Hambit Bintih; pengusaha Cornelis Nalau;  mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia Tafsir Nurhamid; mantan Kepala Bappebti Sahrul Sampurna; pegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman; jaksa Subri; mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya; pengacara Mario C Bernando; pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan; pengacara Susi Tur Andayani; pengusaha Diah Soembedi; dan pengusaha Anggoro Widjojo.

Selain 22 tahanan tersebut, KPK memberikan kesempatan kepada politikus PDI-Perjuangan, Emir Moeis untuk melaksanakan pileg di rumah sakit. Emir dirawat di RS Harapan Kita karena sakit jantung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com