Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amankan Pemilu, Polri Tambah Personel di Aceh, Papua, dan NTT

Kompas.com - 07/04/2014, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Polri menambah jumlah personel untuk mengamankan pemilihan umum legislatif di Aceh, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Tiga daerah tersebut dianggap rawan terjadi gangguan keamanan berdasarkan analisis yang dilakukan Polri.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, penambahan personel dilakukan sebagai langkah antisipatif. Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus melakukan langkah prefentif, termasuk dialog dengan masyarakat agar tercipta semangat yang sama untuk menjaga keamanan pemilu.

"Untuk daerah rawan sudah dilakukan penebalan (keamanan), karena memang berdasarkan analisis ada beberapa daerah rawan yang perlu antisipasi khusus Polri," kata Badrodin di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Untuk Aceh, kata Badrodin, pihaknya menambah pasukan 1 Datasemen Brimob, Densus 88, ditambah pasukan dari Mabes Polri. Personel TNI juga disiagakan, dan razia gabungan juga akan dilakukan untuk menciptakan keamanan di sana.

Sedangkan di Papua, Mabes Polri akan menambah personelnya sebanyak 2 satuan setingkat kompi (SSK), dan di NTT sebanyak 1 SSK. Penambahan personel juga akan dikerahkan di sejumlah TPS dengan menerjunkan 993 personel lainnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, kondisi keamanan nasional jelang pemilu cukup kondusif. Selama masa kampanye terbuka tak ada insiden yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Ia berharap kondisi ini dapat terjaga sampai tahapan pemilu usai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com