Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Mulai Bosan, Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun

Kompas.com - 02/04/2014, 20:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengalami penurunan. Peneliti PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, lembaganya membandingkan dengan data elektabilitas para capres mulai September 2013. 

“PDB mengukur elektabilitas para bakal capres mulai dari bulan September 2013 lalu, hingga bulan Maret 2014 kemarin,” kata Agus saat memaparkan hasil survei PDB, di Jakarta, Rabu (2/4/2014). 

Pada September 2013, kata dia, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 37,6 persen. Namun, pada bulan November, elektabilitas Jokowi turun menjadi 33,5 persen. Pada Januari 2014, elektabilitas Jokowi turun cukup jauh ke angka 28 persen. Sementara pada Februari 2014, elektabilitas Jokowi kembali naik menjadi 31,4 persen. Namun, pada bulan Maret kembali turun ke angka 29,8 persen.

“Dengan catatan, bulan Maret yang kami ukur di sini adalah 1-14 Maret, sebelum Jokowi dideklarasikan. Setelah deklarasi, mungkin suaranya akan naik lagi, namun grafik sejauh ini menunjukkan suara Jokowi turun,” ujar Agus.

Menurut Agus, penurunan elektabilitas Jokowi karena masyarakat mulai bosan dan jenuh terhadap ekspose media terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.

 “Jokowi ini terlalu lama diekspos oleh media. Tapi isunya itu-itu saja, kalau suaranya mau naik lagi harus ada isu hangat yang positif. Mungkin isu deklarasinya kemarin bisa membuat suara dia naik,“ kata Agus.

Sementara itu, Chairman PDB Didik J Rachbini menilai, penurunan suara Jokowi karena banyaknya masalah yang terjadi selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat sudah mulai kritis melihat berbagai masalah, seperti kasus pengadaan bus transjakarta, monorel, banjir, itu kan belum bisa diselesaikan,” ujar Didik. 

Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com