Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Pemberitaan Negatif saat Kampanye Terbuka, PBB Pilih "Door to Door"

Kompas.com - 31/03/2014, 12:12 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Tumpal Daniel mengatakan, partainya tidak melakukan kampanye terbuka seperti partai lain. Selain karena keterbatasan dana untuk kampanye, hal itu dilakukan karena PBB ingin fokus pada pendekatan personal.

Ia mengatakan, PBB tidak berkampanye dengan cara mengerahkan massa. Meski demikian, PBB memberi kebebasan para caleg untuk melakukan kampanye. Menurut dia, PBB mengukur kinerja caleg dalam menghimpun suara dengan cara door to door untuk pendekatan masyarakarat. Hal ini dinilainya lebih efektif dibandingkan dengan kampanye terbuka dan pengerahan massa.

"Kami tidak mengandalkan kampanye terbuka karena enggak ada dananya. Sudah rahasia umum kan, kalau massa itu ada bayarannya juga," kata Daniel, Senin (31/3/2014).

Meski demikian, PBB tetap merencanakan kampanye terbuka, yakni pada 2 April di Sorong serta 5 April 2014 di Bogor dan Jakarta. Ia setuju bahwa kampanye terbuka dapat mendulang banyak suara. Meski begitu, Daniel mengatakan, pemberitaan negatif media tentang kampanye terbuka partai juga dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

Sejak ditetapkan menjadi peserta pemilu, kata Daniel, PBB memiliki strategi memonitor setiap daerah pemilihan (dapil). Kinerja caleg dievaluasi dari laporan secara berkelanjutan yang menunjukkan angka pemilih atas caleg tersebut. Setiap caleg memiliki tim untuk strategi visit home tersebut.

Ia juga mengatakan, pada 77 dapil, PBB mengusahakan minimal ada 1 tim yang bergerak untuk memantau potensi suara bagi PBB. Satu caleg yang memiliki tim besar diharapkan dapat menutup dapil yang kosong. "Misalnya, ada kemampuan logistiknya bagus, mengejar target dapil yang kosong," ujarnya.

Dengan strategi ini, ia yakin partainya mampu melampaui angka presidential threshold. Menurutnya, PBB sudah berada pada titik aman jika meraih 6 jutaan suara. Menurut David, elektabilitas calon legislatif lebih penting dibanding elektabilitas partai karena popularitas calon akan mengangkat elektabilitas partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com